Waktu Penyusunan RKP Desa Dalam Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020 pada Pasal 22 ayat (4) bahwa RKP Desa disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa yang telah disusun ditetapkan dengan Peraturan Desa dan disepakati/disetujui bersama BPD. Tahapan Penyusunan RKP Desa Adapun tahapan penyusunan dan penetapan RKP Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi ...

DISKOMINFO INDRAMAYU – Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Prof. DR. (HC) K.H. Ma’ruf Amin siang ini, Selasa (09/07/2024) meresmikan Bendungan Cipanas, di Desa Cibuluh, Kecamatan Ujungjaya, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat.  Mengawali sambutannya, KH. Ma'ruf Amin menekankan peran strategis bendungan dalam mendukung kehidupan manusia dan perekonomian yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber air baku, tetapi juga mendukung ketahanan pangan dan energi. “Bendungan ini akan menyediakan berbagai fungsi pemenuhan ...

Permendes PDTT No. 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa 2024. Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung: Penanganan kemiskinan ekstrem; Program ketahanan pangan dan hewani; Program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa; dan/atau Program sektor prioritas di Desa melalui bantuan permodalan BUM Desa/BUM Desa bersama, serta program pengembangan Desa sesuai potensi dan karakteristik desa. Untuk Rincian dibawah ini: ...

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023. Dana Desa diprioritaskan untuk: Pembangunan Desa: pemenuhan kebutuhan dasar; pembangunan sarana dan prasarana Desa; pengembangan potensi ekonomi lokal; dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara  berkelanjutan. Pemberdayaan Masyarakat Desa: penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat; penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa; pengembangan ...

Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat (Bapenda Jabar) kembali memjalankan program diskon dan pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga bulan Desember mendatang. Untuk mendapatkan keringanan dalam program pemutihan dan diskon pajak ada beberapa persyaratan yang harus menjadi perhatikan wajib pajak. Program tersebut berjalan mulai 16 oktober sampai 16 Desember tahun 2023. Demikian disampaikan Kepala Bapenda Jawa Barat, Dedi Taufik, Senin (16/10/2023). “Program ini merupakan langkah untuk mengoptimasi pajak daerah. Kemudian juga demi memberi kemudahan ...

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, telah dialokasikan Tambahan Dana Desa pada tahun anggaran 2023 yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 98 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa. Tambahan Dana Desa dialokasikan berdasarkan kinerja Pemerintah Desa dan penghargaan dari kementerian/lembaga. Penyaluran tambahan Dana Desa dilakukan secara sekaligus paling cepat bulan September 2023 dengan terlebih dahulu ...

Dalam Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020 pada Pasal 22 ayat (4) bahwa RKP Desa disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa yang telah disusun ditetapkan dengan Peraturan Desa dan disepakati/disetujui bersama BPD. Adapaun tahapan dalam penyusunannya, sebagai berikut: Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa Pencermatan dan Penyelarasan Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ...

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan. Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa dan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa : Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDesa/BUMDesa Bersama; Pengembangan Desa wisata; Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola BUMDesa/BUMDesa Bersama. Peningkatan Kualitas Hidup Manusia  Perbaikan ...

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023 diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa meliputi: 1) Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa: Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUM Desa/ BUM Desa Bersama;  Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan Pengembangan Desa wisata. 2) Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa: Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan ...

Dalam Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020 pada Pasal 22 ayat (4) bahwa RKP Desa disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa yang telah disusun ditetapkan dengan Peraturan Desa dan disepakati/disetujui bersama BPD. Adapaun tahapan dalam penyusunannya, sebagai berikut: Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa Pencermatan dan Penyelarasan Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ...